Kajian Jurnal Kasus Implementasi QMS-E dalam Konteks Institusi
Pendidikan di Luar Negeri
“Jurnal Andrea Bernhard Quality Assurance on the Road: Finlandia
and Austria in Comparasion, Jurnal European Quality Assurance Forum: Trends in
Quality Assurance Budapest, 20-22, Tahun 2008”
Oleh :
Nur Hikmah (16771031)
Arina Maftuhati (16771027)
Mahasiswa Prodi
Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
A.
Identitas
Jurnal
Penulis akan mengkaji jurnal mengenai implementasi QMS dalam
konteks institusi pendidikan di luar Negeri. Jurnal ini berjudul Quality
Assurance on the Road: Finlandia and Austria in Comparison. Jurnal ini ditulis
oleh Andrea Bernhard (anggota penelitian di Institut Ilmu Pendidikan di
Universitas Graz/Australia), dan pernah menjadi Dewan Akreditasi Austria (OAR).
B.
Pendahuluan
Untuk menjadi bangsa yang maju dan berkembang, pendidikan menjadi
faktor utama yang memiliki pengaruh sangat besar. Dengan pendidikan yang
matang, suatu bangsa akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan
tidak mudah diperbudak oleh pihak lain. Pendidikan merupakan kebutuhan utama
bagi bangsa yang ingin maju, berkembang, dan berdaya saing pada tataran global.
Peningkatan mutu pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang
andal, sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa. Banyak orang
mengartikan hubungan kerja sama anatar sekolah dan masyarakat itu dalam
pengertian yang sempit, artinya hubungan kerja sama itu hanya dimaknai dalam
hal mendidik anak belaka. Sehingga konteksnya hanya berkisar pada tatanan
hubungan orang tua dan guru-guru di sekolah yang bersama-sama mendidik anaknya.
Padahal, hubungan masyarakat (humas) merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan
dan memperoleh pengertian goodwill, kepercayaan, penghargaan dari publik
sesuatu badan khususnya dan masyarakat umumnya.[1] Di Finlandia, profesi guru dipandang sangat popular bukan karena
gajinya yang tinggi melainkan karena status sosial yang sangat terhormat di
masyarakat. Sistem menejemen mutu (QMS) memiliki definisi yaitu sebagai suatu
sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu di samping
itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan
sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Sistem menajamen mutu (QMS)
menyediakan struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang
dibutuhkan demi memastikan mutu dari layanan dan produk yang dihasilkan
organisasi. Salah satu isu utama agenda institusional dan politik kebijakan
pendidikan tinggi di seluruh Eropa adalah kualitas. Sementara pendanaan tentu membatasi perluasan
mereka, pendidikan tinggi masih terus berkembang, dengan proses transisi
masyarakat Barat menuju ekonomi berbasis teknologi dan kebutuhan untuk
memobilisasi sumber daya manusia yang terlihat. Namun demikian
universitas-universitas Eropa selalu berusaha untuk mengevaluasi kegiatan
mereka dengan cara pemeriksaan dan
makalah yang diterbitkan. Pada awal abad ke 19 khususnya pemerintah telah
tertarik dengan kualitas pendidikan tinggi dikarenakan "mempertanggungkan
keuangan pendidikan tinggi serta mendefinisikan kerangka hukum dan administrasi
di mana institusi itu ditingkatkan”. Konteks politik dari sebagian besar sistem
pendidikan tinggi Eropa Barat berubah secara drastis di masa lalu yang
akibatnya mempengaruhi mekanisme kontrol kualitas secara signifikan. Hampir
jaminan kualitas semua negara diatur dalam hukum nasional dan dikelola dalam
garis disiplin akademik. Jaminan kualitas dikaitkan dengan standar tertentu
yang didasarkan pada pemahaman bersama (aturan dan peraturan formal). Berbagai jenis cara
pengawasan telah diuraikan mulai dari proses
pemerintahan untuk mengevaluasi kualitas dalam hal indikator. Dalam konteks Eropa, penilaian yang lebih
untuk visibilitas, transparansi dan komparabilitas kualitas di pendidikan
tinggi terkait erat dengan Deklarasi Bologna para Menteri Pendidikan Uni Eropa
pada tahun 1999 dan kecenderungan ini terus menjadi salah satu tema sentral
secara keseluruhan Proses Bologna.[2]
C.
Hasil
Penelitian dan Pembahasan
Finlandia
- Evaluasi dan Audit
Kementerian Pendidikan Finlandia (Opetusministerio) secara
tegas menyebut dalam visinya bahwa pendidikan merupakan faktor kunci bagi ekonomi
dan peradaban modern di negaranya. “Finland is a Nordic welfare society,
where education and training, culture and science are the key factors for
citizens’ well-being, as well as for the Finnish economy and modern
civilisation”[3]. Undang-undang tentang masalah pendidikan berada di bawah tanggung
jawab Parlemen Finlandia dan “Semua institusi pendidikan tinggi terakreditasi
oleh negara dalam arti mereka tidak bisa beroperasi tanpa diakui oleh
undang-undang (universitas) atau tanpa lisensi yang diberikan pemerintah
(politeknik)”. Selanjutnya pemerintah dapat mewajibkan persetujuan program
pendidikan baru serta pengembangan operasi atau ketentuan lebih lanjut. Semua universitas Finlandia bersifat otonom
kecuali dari ketentuan umum dalam fungsi, operasi
dan tujuan. Namun mereka dijalankan oleh pemerintah dan terutama dibiayai oleh
negara bagian sedangkan politeknik diselenggarakan di tingkat kotamadya atau
swasta dan hanya dibiayai bersama oleh pemerintah dan penguasa setempat.
Finlandia memang Negara kecil, jumlah penduduknya hanya sekitar 6 juta orang.
Ini tentu menjadi salah satu unsur kemudahan penataan system pendidikan. Namun,
ini bukanlah satu-satunya unsur penting keberhasilan sistem pendidikan
Finlandia. Pendidikan formal di Finlandia dimuali pada umur 7 tahun. Sebelum
itu, anak hanya ditemani bermain sesuai dengan selera mereka. PR atau Pekerjaan
Rumah, juga sangat amat sedikit. Segala bentuk tes ditunda, sampai anak telah
menginjak dewasa. Walaupun begitu, peserta didik Finlandia terus saja memperoleh
peringkat satu di dalam berbagai indikator internasional yang meliputi membaca,
berhitung dan menulis. Peringkat ini konsisten sejak 2001 lalu, sampai
sekarang. Karena hal ini, Finlandia terus menerima kunjungan dari berbagai
institusi pendidikan Negara lain.
Sistem pendidikan di Finlandia tidak mengkotak-kotakkan peserta,
tidak ada diskriminasi peserta didik yang didasarkan atas tingkat intelektual
mereka. Peserta didik hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu peserta didik yang
lamabat belajar dan peserta didik yang cepat belajar. Emmanuel Kant mengatakan
bahwa pendidikan adalah pemanusiaan manusia atau memanusiakan manusia muda.
Peserta didik yang lambat belajar tentu mendapat bimbingan yang intensif. Namun
bagi peserta didik lain juga disediakan kelas tambahan bila mereka ingin
mengikuti kelas tambahan secara suka rela. Sistem pendidikan di Finlandia tidak
mengenal adanya sistem tinggal kelas bagi peserta didik yang nilainya kurang,
Finlandia memandang sistem seperti ini akan mengganggu rasa percaya diri peserta
didik sehingga menghambat mereka untuk berprestasi. Finlandia juga tidak
mempunyai ranking, sebab peringkat atau nilai dianggap tidak penting oleh
pendidik, yang penting adalah bagaimana peserta didik menguasai materi
pelajaran. Beban belajar peserta didik di Finlandia 190 hari belajar per tahun.[4] Finlandia adalah Negara dengan kesenjangan pendidikan terkecil di
dunia. Finlandia menterjemahkan prinsip humanis dengan memberikan kesempatan
yang sama pada seluruh anak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah, anak
laki-laki maupun perempuan, dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah
hingga tinggi, anak imigran maupun penduduk asli, semuanya berkesempatan untuk
belajar di sekolah-sekolah dasar Finlandia tanpa dipungut biaya sepeserpun.
Bahkan anak-anak lemah ingatan atau mental maupun dengan kasus psikologis
khusus juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya.[5]
Hadirnya "negara evaluatif" di Finlandia memakan waktu
hampir dua dekade dan diangkat terutama pada 1990-an selama depresi ekonomi
yang mendalam 1991-1993. Setelah periode transisi itu, perubahan telah terjadi
secara langsung dan saat ini pendidikan tinggi Finlandia dievaluasi secara
teratur. Gagasan evaluasi sistematis lembaga pendidikan tinggi (universitas dan
politeknik) dicetuskan oleh komite dengan mempertimbangkan penilaian kinerja
universitas, yang disebut Komite KOTA, pada tahun 1985 yang merekomendasikan dua
cara evaluasi yang berbeda: tinjauan institusional dan evaluasi disiplin
nasional dari penelitian dan pengajaran. Karena
itulah basis data universitas nasional KOTA didirikan untuk mempublikasikan
data kuantitatif tentang sumber daya dan kinerja universitas. Sejak 1986, universitas harus
menerapkan sistem evaluasi mereka “mampu
menghasilkan informasi hasil penelitian dan pengajaran yang cukup dan sebanding
serta informasi biaya mereka”. Setelah beberapa studi percobaan pada 1990-an,
Pemerintah Finlandia menetapkan bahwa setiap lembaga pendidikan tinggi harus menjalani evaluasi pada tahun 2000.
Evaluasi eksternal/jaminan kualitas mencakup penelitian, program gelar,
institusi, serta tema khusus (penerimaan, bimbingan konseling siswa, dll.)
Untuk melaksanakan evaluasi ini Dewan
Pendidikan Tinggi Finlandia (FINHEEC) didirikan pada akhir1990-an. Sejak
Ketetapan Universitas 1998 semua institusi pendidikan tinggi diharuskan untuk
berpartisipasi dalam evaluasi eksternal dan mempublikasikan hasil evaluasi
tersebut secara terbuka. Meskipun evaluasi eksternal dan publikasi hasil mereka
diatur oleh hukum, lembaga bebas untuk memilih pilihan evaluasinya. Meskipun
lembaga akreditasi dan persetujuan atau praktiknya tidak dapat ditemukan di
Finlandia sampai sekarang, tetapi proses dalam arah ini sedang berlangsung
seperti skema akreditasi untuk politeknik. Pendekatan
audit baru dari sistem jaminan kualitas beserta Kominike (pengumuman resmi)
Berlin sedang dalam perencanaan. Sejak 2004 prosedur audit telah dikembangkan
yang berkonsentrasi pada sistem jaminan kualitas pada institusi pendidikan
tinggi. Hingga kini 18 audit telah dilakukan dan putaran audit pertama akan
selesai pada 2011. Satu perspektif yang mungkin bisa terjadi adalah bahwa pada
tahun 2009 audit akan menjadi kewajiban untuk semua institusi pendidikan tinggi.
FINHEEC - Dewan Evaluasi Pendidikan Tinggi
Finlandia
FINHEEC didirikan pada tahun 1996 sebagai badan ahli independen
dari Departemen Pendidikan untuk melakukan evaluasi. Dewan ini membantu semua jenis
institusi pendidikan tinggi serta
Kementerian dalam hal yang berkaitan dengan evaluasi FINHEEC terdiri dari 12 anggota yang merupakan
perwakilan dari universitas, politeknik, mahasiswa dan pengusaha. Dewan
tersebut memiliki dua subkomite permanen tambahan: “Bagian Khusus untuk
Akreditasi Politeknik dan Dewan Akreditasi untuk ProgramProfesional.” Karena FINHEEC adalah anggota aktif dan penuh di Perserikatan
Jaminan Kualitas Pendidikan Tinggi Eropa (ENQA), legitimasi tugasnya pun
meningkat. Berbagai jenis evaluasi dilakukan oleh FINHEEC seperti evaluasi
institusional,audit kualitas kerja, evaluasi program dan tematik, akreditasi
program profesional, pemilihan pusat keunggulan dan unit kualitas dan evaluasi
tindak lanjut dari proyek yang diimplementasikan. Evaluasi yang diprakarsai
oleh Dewan tidak termasuk sanksi formal positif atau negatif; hanya saja
Departemen Pendidikan dapat mendasarkan negosiasi kinerja tahunan pada hasil
ini meskipun ada beberapa pengecualian ketika evaluasi memiliki dampak moneter.
Metode ini terutama berfokus pada peningkatan dan perbaikan daripada
akuntabilitas atau akreditasi. Finlandia tidak menunjukkan keberpihakannya pada
kebijakan yang mengikuti jejak privatisasi dan standarisasi di dalam sektor
pendidikan seperti yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat bahkan Jerman.[6] Di samping FINHEEC ada juga evaluator lain seperti Akademi
Finlandia, yang mana bertanggung jawab untuk mengevaluasi penelitian dan
mengembangkan metode untuk evaluasi. Tugasnya meliputi evaluasi umum, evaluasi
disiplin ilmu dan program penelitian,mengembangkan indikator penelitian dan
evaluasi pendanaan.
Akademi Finlandia mengevaluasi peneliti, tim peneliti dan seluruh
lembaga serta lembaga penelitian sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Selain evaluasi nasional,
dilakukan juga evaluasi internasional dari berbagai bidang penelitian di
Finlandia serta kegiatan evaluasi lainnya. Melihat lebih dalam pada sistem
Finlandia, ada beberapa konflik yang terlihat. Meskipun tidak ada lembaga
pendidikan tinggi yang akan menyangkal
untuk berpartisipasi dalam evaluasi, pada dasarnya mereka terlibat secara
sukarela.Untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing internasional,
dibutuhkan perubahan kebijakan pendidikan tinggi Finlandia ini. Dalam tinjauan
tematik mereka atas pendidikan tinggi Finlandia, telah membuat beberapa
rekomendasi pada sistem jaminan kualitas seperti:
FINHEEC harus tetap independen dari Kementerian dan hubungan antara stakeholder utama harus benar-benar
jelas, Status hukum dan hubungannya dengan Departemen Pendidikan harus
ditentukan karena tugas FINHEEC tidak sesuai dengan masalah yang akan datang
dalam hal jaminan kualitas (contohnya
Universitas Terbuka), FINHEEC juga harus memiliki hak lebih untuk menangani
kegiatan tindak lanjut dan R & D. Koordinasi yang lebih baik dan lebih
banyak kegiatan bersama antara FINHEEC dan Akademi Finlandia akan diperlukan
bukan untuk menduplikasi evaluasi. Dengan peningkatan pendekatan internasional,
peran kuat FINHEEC dan koordinasi nasional jaminan kualitas dapat berkurang.
Masalah krusial untuk mendapatkan evaluator internasional, tentu saja, adalah
bahasa Finlandia. Karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda terhadap arah
yang lebih internasional dalam undang-undang.
Austria
- Akreditasi dalam Berbagai Cara
Sebelum kita mengenal Austria lebih lanjut, kita menilik sedikit
kondisi geografis dari Austria. Austria adalah salah satu Negara yang termasuk
ke dalam gugusan Eropa bagian tengah. Ibukota Negara ini adalah Vienna. Negara
ini memiliki system pemerintah Federal Republik dengan luas area sekitar 83.855
km persegi. Jumlah penduduk yang mendiami Austria tidak banyak, sekitar 8,47 juta
jiwa. Sebagai bahasa nasional Austria adalah bahasa Jerman, sebagian besar
program sarjana diajarkan di Jerman. Namun, siswa internasional yang belajar di
Austria dapat memilih banyak program gelar yang diajarkan di Inggris karena
akreditasi universitas yang tinggi di Austria. Austria memiliki sejarah singkat
dalam hal akreditasi dan evaluasi dalam pendidikan tinggi, meskipun jaminan
kualitas adalah masalah yang telah banyak dan didiskusikan secara terbuka dalam
beberapa tahun terakhir. Sementara universitas publik masih dalam perjalanan
untuk menemukan model jaminan kualitas yang sesuai, sektor Fachhochschul serta
universitas swasta telah menerapkan bentuk akreditasi dan skema evaluasi yang
diakui secara internasional.
The University Organization Act of 1993 (UOG) memperkenalkan untuk
pertama kalinya program evaluasi sistematis dan
komprehensif yang menilai kualitas pengajaran dan instruksi. Kementerian
dapat mengajarkan kerangka yang lebih rinci untuk penilaian kualitas sedangkan
universitas harus mengembangkan prosedur evaluasi masing-masing sesuai dengan
kerangka ini pada mereka. Dalam konteks ini perbedaan institusional menurut sektor
non-universitas dan pendidikan tinggi swasta sangatlah penting. Sektor-sektor
baru ini melibatkan perubahan-perubahan sesuai dengan jaminan kualitas seluruh
sistem. Karena adanya persetujuan nasional baru, sektor publik pendidikan
tinggi di Austria mengembangkan atau mengadopsi jaminan kualitas internal dan
eksternal. Pada tahun 2002 universitas
Austria memperoleh tingkat otonomi yang tinggi serta kemungkinan legislatif
untuk mengembangkan prosedur jaminan kualitas. Menurut UG 2002, universitas
bisa mengembangkan sistem manajemen mutu mereka sendiri, yang dapat
menghasilkan akreditasi pada tingkat program akademik di sektor Fachhochschul
dan sebagai instrumen untuk mengakreditasi universitas swasta (tingkat
kelembagaan dan program). Untuk universitas negeri, semacam
"persetujuan" dari Kementerian Pendidikan untuk program akademik
dapat dibuat dalam arti bahwa rektor harus meminta penerimaan untuk menerapkan
program akademik baru. Namun demikian, tidak ada persetujuan kurikulum
pemerintah dan kualitasnya yang ditambahkan. Evaluasi eksternal dapat dibuat
dan evaluasi seluruh sistem disiplin tunggal dapat dilakukan sesekali. Jadi,
skema jaminan kualitas di universitas negeri masih cukup fleksibel.
FHR - Fachhochschulrat (universitas ilmu
terapan)
Salah satu jenis pendidikan tinggi utama di
Jerman adalah Fachhochschule. Universitas ini merupakan lembaga
pendidikan yang memprogram pendidikan profesional untuk orientasi kerja.
Fachhochschule yang sering disebut juga FH ini mirip seperti politeknik di
Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang aplikasi.
Bidang teori lebih sedikit dibandingkan dengan praktek atau aplikasinya. Studi
di Fachhochschule tidak dapat mencapai gelar doktor dan pendidikan di
sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri langsung.[7] Sektor Fachhochschul baru dibentuk pada tahun
1994 dan didirikan dengan mengakreditasi program-program baru daripada
mentransformasi lembaga pendidikan yang ada. Pembentukan sektor pendidikan
tinggi yang baru ini merupakan gebrakan radikal dari sistem tradisi sebelumnya dengan universitas yang dikelola negara. Karena Fachhochschulen
didirikan dan dijalankan secara pribadi, perluasan yang cepat melesat berjalan
dengan hampir 30.000 siswa. Fachhochschulrat politik independen (Dewan
Mahasiswa, FHR) dengan 16 anggota (setengah dengan latar belakang akademik dan
kuliah universitas berkualitas dan setengah dari bidang bisnis dan industri)
bertanggung jawab untuk jaminan kualitas dan pengembangan akreditasi, evaluasi
dan re-akreditasi program gelar sarjana. Konfirmasi dana pemerintah, aplikasi
dan akreditasi adalah isu-isu utama dan tujuan dari Dewan ini. Penilaian
kualitas, termasuk kebijakan akreditasi, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
FHR memeriksa persyaratan hukum dari program yang diusulkan dan memberikan
persetujuan untuk maksimal 5 tahun sambil menilainya pada saat yang sama.
OAR - Austrian Accreditation Council atau
Dewan Akreditasi Austria (universitas swasta)
Di satu sisi untuk membuka sektor universitas
bagi pemasok swasta dan di sisi lain untuk memastikan kualitas di sektor swasta
dan mempertahankan standar umum, Dewan Akreditasi Austria (OAR) didirikan pada
tahun 1999 sebagai otoritas pengambilan keputusan penuh dalam hal akreditasi universitas swasta (Ketetapan Akreditasi Universitas
tahun 1999). Dewan ini terdiri dari delapan anggota yang diakui ahli di bidang
pendidikan tinggi. OAR bertanggung jawab untuk pengawasan universitas swasta
dan program akademik mereka. Universitas swasta bertanggung jawab kepada Dewan
Akreditasi tentang pengeluaran untuk ruang kelas, pengeluaran saat ini dan
biaya personil, jaminan kualitas. OAR adalah anggota dari berbagai jaringan internasional
di bidang jaminan kualitas. Saat ini ada 12 universitas swasta dengan
149 program akademik terakreditasi yang sudah terdiri lebih dari 4200 siswa.
OAR dapat dilihat sebagai penjaga pintu disektor pendidikan tinggi swasta
ketika dilihat dari jumlah permintaan, terutama dalam hal akreditasi
institusional: dalam hal permintaan termasuk jumlah proyek (yang tidak
mengajukan permintaan) hanya 15% telah terakreditasi secara positif.
AQA
(Badan Jaminan Kualitas Austria/Austrian Agency for Quality Assurance)
Pada awal tahun 2004, Badan Jaminan Kualitas Austria (AQA) dibentuk
untuk membantu institusi pendidikan tinggi untuk menerapkan prosedur jaminan
kualitas, mengkoordinasikan evaluasi dan menguraikan standar jaminan kualitas.
Sejak Juni 2008, AQA adalah anggota penuh ENQA. Seperti di Austria, ada
berbagai lembaga jaminan kualitas dengan tujuan yang berbeda, interaksi di
antara mereka dan bagaimana hubungan ini akan dikembangkan merupakan hal yang
menarik untuk dilihat. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan
sistem jaminan kualitas yang lebih komprehensif memang terbukti, tetapi jalan
yang diambil Austria belum diputuskan. Meskipun ada peraturan hukum untuk
institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan manajemen kualitas internal
universitas, tidak ada parameter yang ditetapkan untuk merencanakan sistem
manajemen kualitas. Hal itu terletak di dalam institusi untuk menerapkan proses
yang berbeda. Meskipun demikian, jaminan kualitas eksternal tidaklah wajib yang
mana "menjalankan risiko jaminan kualitas eksternal sebagian besar dihindari”.
Meskipun pembentukan skema jaminan kualitas AQA di universitas negeri masih
cukup fleksibel. Dalam hal sektor non-universitas serta sektor swasta
situasinya berbeda. Saat FHR mengevaluasi dan mengakreditasi program akademik
secara teratur, dampak dari daerah atau kotamadya cukup kuat dan peningkatan kualitas dapat
terhambat. Sektor swasta juga cukup diatur
melalui OAR karena tidak hanya institusi yang berakreditasi, tapi setiap
program akademik tambahan harus
menjalani prosedur akreditasi. Terutama dalam hal program-program universitas
(yang mengarah pada gelar atau tingkatan akademis dan biaya intensif) ada
banyak diskusi yang dilakukan terus-menerus karena universitas negeri dapat membuka
program baru tanpa menjalani prosedur
akreditasi apapun.
D.
Kesimpulan
Perbandingan Austria dan Finlandia
Hingga 1980-an istilah "kualitas" kurang lebih tidak
benar-benar digunakan dalam teks kebijakan. Proses Bologna, Italia
mengimplikasikan beberapa perubahan di seluruh sektor pendidikan tinggi,
seperti kerangka kualifikasi nasional dan Eropa, struktur gelar baru, hasil
pembelajaran orientasi dan fokus kelayakan kerja. Ini juga menyangkut jaminan kualitas untuk
dampak yang tinggi. Saat ini
pengaturan dari Register of Quality Assurance Authorities benar-benar didiskusikan di tingkat Uni Eropa serta di
semua negara yang berpartisipasi. Tujuan utama dari Register ini adalah untuk
menawarkan akses publik dan ketersediaan informasi tentang Otoritas Penilaian
Kualitas. Untuk mempromosikan sistem jaminan kualitas di seluruh Eropa, seperti
yang difokuskan dalam Bologna, pengakuan dan perbandingan sistem pendidikan
tinggi serta tingkatan dalam hal mobilitas dan kelayakan kerja harus
difasilitasi.
Melihat situasi di Finlandia dan Austria,
kedua negara akhir-akhir ini memulai diskusi dan reformasi kebijakan tentang
jaminan kualitas. Sementara diskusi pertama kali di Finlandia tentang jaminan
kualitas dan strategi dimulai pada pertengahan 1980-an, tetapi di Austria
memulai tidak sampai tahun 1990-an dan terutama terkait "untuk meningkatkan
penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber
daya keuangan publik (yaitu, akuntabilitas) dan gagasan melepaskan ikatan
antara kementerian negara dan lembaga (yaitu, otonomi)”.
Di Finlandia “jaminan kualitas” diterjemahkan sebagai “pengembangan
kualitas” (kualitas sebagai pengembangan). Akreditasi tidak banyak dibahas,
terutama karena alasan bahwa "Akreditasi pemerintah"formal Finlandia
sudah ada. Namun, titik kritisnya adalah perubahan menuju penilaian
(pengembangan sistem audit) atau akreditasi yang prosesnya saat ini sedang
berlangsung di Finlandia. Di Austria, jaminan kualitas sangat berorientasi pada
masukan (input) sampai tahun 2004 karena program akademik telah diatur oleh
kontrol hukum yang kuat untuk memastikan kualitas. Situasi ini berubah secara
dramatis dengan otonomi universitas dan kebebasan untuk mengembangkan sistem
manajemen kualitas sendiri. Untuk sektor publik, prosedur akreditasi masih
tidak wajib dibandingkan dengan sektor non-universitas dan sektor pendidikan
tinggi swasta.
Saat ini peningkatan kepedulian untuk partisipasi dan keterlibatan
siswa pada setiap tingkat jaminan kualitas telah diambil. Finlandia telah
menyadari untuk melibatkan siswa di semua tingkatan siswa bahkan menjadi
pemimpin di panel ahli, sedangkan Austria agak tertinggal dan hanya di
perjalanan untuk melibatkan siswa dalam meninjau panel dalam prosedur
akreditasi mereka (OAR, FHR). Schwarz dan Westerheijden melakukan studi banding
dari 20 negara Eropa dalam hal kegiatan akreditasi dan evaluasi mereka. Karena
Finlandia dan Austria telah menjadi bagian dari studi ini fitur-fitur utama
akan diilustrasikan: Hingga 1992 Austria dan Finlandia tidak menampilkan
kegiatan evaluasi di tingkat supra-institusional seperti yang terjadi di
setengah dari negara-negara Eropa. Enam
tahun kemudian kedua negara berkonsentrasi pada persetujuan negara, keduanya
berubah menjadi skema akreditasi dengan kegiatan evaluasi pada tahun 2003.
Sementara Austria menggunakan prosedur persetujuan "program gelar pada
satu jenis pendidikan tinggi", di Finlandia, Kementerian bertindak sebagai
"lembaga akreditasi" bersama dengan lembaga jaminan kualitas.
Mengenai unit penilaian, Austria berkonsentrasi pada skema akreditasi, sementara Finlandia berkonsentrasi pada skema
evaluasi. Menyeimbangkan akuntabilitas dan peningkatan
kualitas diklaim sebagai tujuan utama tetapi juga sulit diraih, terutama karena
pendanaan yang masih belum memadai. Baik Finlandia dan Austria telah sangat
berupaya di sektor pendidikan mereka untuk membuat populasi mereka sesuai untuk
tantangan masa depan dan untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem jaminan
kualitas mereka secara berkelanjutan.
[2] Proses Bologna
dimaksudkan untuk membuka perbatasan di dalam Eropa dan memudahkan siswa Eropa
untuk belajar dan bekerja di luar negeri. Standar di setiap Negara Eropa dalam
proses ini akan serupa dan transfer antara Negara-negara yang dibuat jauh lebih
mudah. Dalam penandatanganan perjanjian Proses Bologna Negara menjadi anggota
apa yang disebut “Eropa Tinggi di Area Pendidikan”, tujuan bersama mereka
adalah untuk membuat lebih mudah untuk bergerak dalam wilayah untuk tujuan
studi dan kerja.
[3] Andika Kelana
Putra, Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement, Jurnal
Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4, No. 1, Maret 2015, hlm. 1404
[4] Kasihadi, Optimalisasi
Prestasi Peserta Didik melalui Sistem pendidikan yang Humanis: Suatu
Perbandingan dengan Negara Maju, Jurnal Widyatama, Vol. 20, No. 2,
2011, hlm. 149
[6] Andika Kelana
Putra, Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement, Jurnal
Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4, No. 1, Maret 2015, hlm. 1396
[7] Saifullah,
JIP, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif
terhadap Mutu Pendidikan Indonesia), International Multidisciplinary Journal, Vol.
II, No. 02, Mei 2014, hlm. 267
No comments:
Post a Comment